Monday, September 18, 2006

UU_Tenaga Kerja



Seputar "Tunjangan Hari Raya (THR)"



Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih (Pasal 2 Permenaker Nomor PER-04/MEN/1994) sehingga untuk THR baik kontrak maupun permanen jika sudah lebih dari 3 bulan maka berhak untuk mendapatkan THR.

Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;

b. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan:

masa kerja/12 X 1 (satu) bulan upah

Upah satu bulan yang dimaksud adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap.

Berdasarkan pasal 2 tersebut di atas maka bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan maka pengusaha tidak wajib memberikan THR terhadapnya.



http://www.apindo.or.id/images/_res/MATERIPENYEMPURNAANUUK.pdf#search=%22UU.%20Tenaga%20Kerja%202006%22

Sunday, September 17, 2006

IJIN-ISP

http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/telekomunikasi/uu/uu-ri%20no.36.pdf
http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/telekomunikasi/kepdir/perdir%20evaluasi%20dpi.pdf

HARI LIBUR NASIONAL

HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006



KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 407 TAHUN 2005
NOMOR: KEP.185/MEN/VII/2005
NOMOR: SKB/02/M.PAN/7/2005
TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari-hari kerja dan hari-hari libur, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2006 ;

b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2006 sebagaimana tersebut huruf a diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pada hari kerja efektif ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006.

Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 251 tahun 1967 tentang hari-hari Libur yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1983 ;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek ;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;

4.Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 tahun 2005 ;

5.Keputusan Menteri Agama RI Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagaimana Hari Libur Nasional.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 407 TAHUN 2005
NOMOR : KEP.185/MEN/VII/2005
NOMOR: SKB/02/M.PAN/7/2005
TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006

A. HARI LIBUR TAHUN 2006

1. 1 Januari, Minggu, Tahun Baru Masehi
2. 10 Januari, Selasa, Idul Adha 1426 Hijriyah
3. 29 Januari, Minggu, Tahun Baru Imlek 2557
4. 31 Januari, Selasa, Tahun Baru 1427 Hijriyah
5. 30 Maret, Kamis, Hari Raya Nyepi
6. 10 April, Senin, Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati hari Selasa tanggal 11 April
7. 14 April, Jumat, Wafat Yesus Kristus
8. 13 Mei, Sabtu, Hari Raya Waisak
9. 25 Mei, Kamis, Kenaikan Yesus Kristus
10. 17 Agustus, Kamis, Hari Kemerdekaan RI
11. 21 Agustus, Senin, Isra'Mi'raj Nabi Muhammad SAW
12. 24-25 Oktober, Selasa dan Rabu, Idul Fitri 1 Syawal 1427 Hijriyah
13. 25 Desember, Senin, Hari Raya Natal
14. 31 Desember, Minggu, Idul Adha 1427 Hijriyah

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2006

23, 26, 27 Oktober Senin , Kamis , Jumat:
Cuti Bersama

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2005

MENTERI AGAMA
MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

MUHAMMAD M.BASYUNI.
FAHMI IDRIS
TAUFIQ EFFENDI

PERDA

http://www.bandung.go.id/images/download/ijin_gangguan_tmp_usaha.gif
http://www.bandung.go.id/images/download/ijin_tdp.gif
http://www.bandung.go.id/images/download/ijin_lokasi.gif

UU-KEARSIPAN



UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN


BAB I


KETENTUAN-KETENTUAN UMUM


Pasal 1



Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "arsip" ialah:


a. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;


b. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.


Pasal 2


Fungsi arsip membedakan:


a. arsip dinamis yang dipergunakan secara Iangsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;


b. arsip-statis yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan-kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari adnunistrasi negara.


Pasal 3


Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggunganjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah.



BAB II
TUGAS PEMERINTAH



Pasal 4



(1) Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-undang ini adalah dalam wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah.

(2) Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b Undang-undang ini sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, yang penguasaannya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak yang menguasai sebelumnya.



Pasal 5



Dalam melaksanakan penguasan termaksud dalam pasal 4 Undang-undang ini Pemerintah berusaha menertibkan:

a. penyelenggaraan arsip-arsip dinamis;

b. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis.



Pasal 6



Pemerintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional dengan menggiatkan usaha-usaha:

a. penyelenggaraan kearsipan yang membimbing kearah kesempurnaan;

b. pendidikan kader ahli kearsipan;

c. penerangan/kontrole/pengawasan;

d. perlengkapan-perlengkapan teknis-kearsipan; dan

e. penyelidikan-penyelidikan ilmiah dibidang kearsipan pada umumnya .




Pasal 7



((1) Pemerintah mengadakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga ahli kearsipan.

(2) Pemerintah mengatur kedudukan hukum dan kewenangan tenaga ahli kearsipan.

(3) Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan tenaga ahli Kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya.



BAB III
ORGANISASI KEARSIPAN


Pasal 8



Untuk melaksanakan tugas termaksud dalam pasal 5 Undang-undang ini, maka Pemerintah membentuk organisasi kearsipan yang terdiri dari :

(1) Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

(2) a. Arsip Nasional di Ibukota Republik Indonesia sebagal inti organisasi daripada Lembaga Kearsipan Nasional selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat;

b. Arsip Nasional ditiap-tiap Ibukota Daerah Tingkat 1, termasuk Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah.




BAB IV
KEWAJIBAN KEARSIPAN


Pasal 9



(1) Arsip Nasional Pusat wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari Lembaga-lembaga Negara dan Bahan-bahan Pemerintah Pusat.

(2) Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari Lembaga-lembaga dan Badan-badan Pemerintahan Daerah serta Badan-badan Pemerintahan Pusat di tingkat Daerah.

(3) Arsip Nasional Pusat maupun Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip yang berasal dari Badan-badan swasta dan/atau perorangan.




Pasal 10



(1) Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat maupun Daerah wajib mengatur, menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang ini.

(2) Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat wajib menyerahkan naskah-naskah arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang ini kepada Arsip Nasional Pusat.

(3) Lembaga-lembaga dan Badan-badan Pemerintahan Daerah, serta Badan-badan Pemerintahan Pusat di tingkat Daerah, wajib menyerahkan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang ini kepada Arsip Nasional Daerah.



BAB V
KETENTUAN PIDANA


Pasal 11



(1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

(2) Barangsiapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-undang ini, yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

(3) Tindak pidana yang termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah kejahatan.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12



Hal-hal yang belum diatur dalarn Undang-undang ini akan diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.



Pasal 13



Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 1971
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALAMSJAH
LETNAN JENDERAL TNI


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR 32